Benarkah Danantara Dikhawatirkan Kebal Hukum? Andre Rosiade Bilang Begini
JAKARTA,苹果手机怎么下载quickq DISWAY.ID- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan tak akan ada yang kebal hukum baik menteri BUMN hingga pengelola Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara apabila nantinya ditemukan pelanggaran hukum.
Pasalnya, isu yang muncul, Danantara dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang kebal hukum.
Hal itu mengacu pada UU BUMN yang baru, BPI Danantara dapat diperiksa oleh BPK dan BPKP jika ada permintaan dari DPR.
BACA JUGA:Sederet Nama Tokoh Ramaikan Bursa Calon Pimpinan Danantara: Pandu Sjahrir, Rosan Roeslani, Agus Marto, Ignasius Jonan
Ia meminta masyarakat bersabar menunggu Peraturan Pemerintah dan draf undang-undang yang mengatur tentang Danantara.
"PP-nya dan undang-undangnya secara transparan setelah nanti diumumkan oleh Presiden. Jadi tentu siapa pun yang melanggar hukum bisa diproses," kata Andre di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
BACA JUGA:Danantara Diduga 'Menggarong' Uang Rakyat, Tagar #IndonesiaGelap Menggema di X: Benar Kata Anies!
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan akan ada dewan pengawas (dewas) yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo untuk mengurus Danantara.
"Peraturan Pemerintahnya juga belum resmi keluar, ya, nanti ada Dewasnya," jelas Andre.
Mezki demikian, Andre menjelaskan hingga kini belum diketahui mana yang akan menjadi mitra kerja Danantara di DPR.
BACA JUGA:Punya Dana Kelola Rp 14 Triliun, Danantara Siap Meluncur 24 Februari 2025 Ini
Dirinya tak bisa memastikan Komisi VI akan menjadi pengawas lembaga baru tersebut.
"Nanti Pemerintah dan Pimpinan DPR, akan memastikan komisi mana yang akan melakukan komisi pengawasan perangkat Danantara, kita tunggu saja," jelas Andre.
BACA JUGA:Punya Dana Kelola Rp 14 Triliun, Danantara Siap Meluncur 24 Februari 2025 Ini
- 1
- 2
- »
下一篇:Dukung Perjalanan Nataru, Serambi MyPertamina hadir di Rest Area Tol, Pelabuhan hingga Bandara
相关文章:
- Daun Kelor Gantikan Susu di Makan Bergizi Gratis? Edy Wuryanto: Dianggap Makanan Kambing!
- Terbaik di 2025, Ini Warna Cat Ruang Tamu agar Terlihat Mewah
- Alexander Marwata Tegaskan KPK Kini Fokus Ungkap Kasus Kerugian Negara daripada OTT
- Tidak Ada Mahar Tunjuk Farhan dan Lucky Hakim Maju Pilkada di Jabar, Nasdem: Jangan Kecewakan Partai
- Prabowo Luruskan Pernyataannya soal Maafkan Koruptor: Bukan Begitu, Enak Aja Udah Nyolong!
- Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis
- KAI Ubah Pola Operasional Sejumlah Perjalanan Kereta Api Per 1 Juli 2024
- Moeldoko: Tapera Bukan Potong Gaji Atau Iuran Tapi Tabungan
- Calon Anggota Dewan Pers Baru Diharapkan Paham Soal AI dan Media Baru
- Kesaksian Linda Sahabat Vina Cirebon Usai Diperiksa 5 jam, Tak Kenal Pegi Setiawan
相关推荐:
- Breaking News! Gus Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden
- Kesaksian Linda Sahabat Vina Cirebon Usai Diperiksa 5 jam, Tak Kenal Pegi Setiawan
- PKS Ungkit Wacana Duet Anies
- Jangan Makan 7 Makanan Ini Bersamaan dengan Pepaya, Nanti Sakit Perut
- PK Entertainment dan TEM Presents Sukses Gelar Konser Perdana BABYMONSTER di Indonesia
- 7 Teh Langka di Dunia, Ada yang Pupuknya Pakai Kotoran Panda
- Ini 8 Tanda Tubuh Kelebihan Karbohidrat, Awas Berat Badan Bisa Naik
- Belanja Skincare ala Anak Muda: Bujet Realistis Anti 'Boncos'
- Jadi Incaran! 10 UMP Tertinggi 2025 untuk Fresh Graduate, Jakarta dan Papua Pegunungan Teratas
- Pembentukan Satgas Judi Online Diungkap Jokowi
- Nutanix Tunjuk Robert Kayatoe sebagai Country Manager untuk Indonesia
- Sesuai Arahan Presiden Prabowo, KPK akan Dampingi Penyelenggaraan Haji 2025
- Regulasi Turunan UU Perlindungan TKI Perlu Segera Dibuat
- Anies Mau Bikin Ormas, Cak Imin: Belum Diberi Tahu dan Tidak Tahu
- Nutanix Tunjuk Robert Kayatoe sebagai Country Manager untuk Indonesia
- Bocoran Cak Imin soal Konsep Sekolah Rakyat yang Mau Dibangun Prabowo
- Perusahaan Hong Kong Bakal Akuisisi 92,42% Saham Toba Pulp Lestari (INRU), Segini Nilainya
- Dukung Perluasan Ganjil Genap, Gerindra Sebut Jalanan Jakarta Semakin Crowded
- Renovasi Sekolah Rusak, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp17,1 Triliun
- DPR Masih Ributkan Definisi 'Terorisme'