Reshuffle Di 100 Hari Pemerintahan Prabowo
JAKARTA,quickq下载官方版 DISWAY.ID--Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari, diwarnai dengan reshuffle yang dinilai menjadi peringatan keras bagi para menteri.
Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pemerintahan akan terus melakukan penilaian terhadap kinerja menteri.
BACA JUGA:Satryo Soemantri Akui Siapkan Surat Pengunduran Diri Tengah Malam Jelang Reshuffle
BACA JUGA:Satryo Soemantri Buka Suara soal Reshuffle, 'Lebih Baik Mengundurkan Diri daripada Diberhentikan'
"Semua menteri akan terus dilakukan penilaian, akan terus diarahkan, jika ada yang melenceng dan sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden beliau akan terus mengingatkan menteri-menteri tersebut supaya mereka berjalan on the track sesuai dengan jalan yang benar," ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 19 Febuari 2025.
Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan harapan agar para menteri yang baru segera menyesuaikan diri dengan tugas mereka.
"Terhadap menteri yang baru kami harapkan segera menyesuaikan diri karena tidak ada lagi waktu untuk transisi dan penyesuaian-penyesuaian,
BACA JUGA:Komisi X Sebut Kinerja Mendiktisaintek Baik, Namun Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden
BACA JUGA:Isu Mendiktisaintek Kena Reshuffle, Ini Suasana Rumah Dinas Satryo Soemantri Brodjonegoro
Tapi secepatnya untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga penyelenggaran pendidikan tinggi kita bisa lebih baik lagi," tegasnya.
Menanggapi langkah reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Muzani menyebutkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan menteri yang tidak bekerja untuk rakyat, adalah peringatan bagi seluruh jajaran kabinet.
"Itu warning untuk seluruh pembantunya. Bahwa beliau sungguh-sungguh bekerja, waktu, tenaga, pikiran digunakan untuk mengabdi kepada rakyat," ujarnya.
Mengenai empat orang yang dirombak dalam reshuffle kali ini, Muzani menilai bahwa langkah tersebut bisa jadi karena mereka tidak mengindahkan peringatan Presiden.
BACA JUGA:Breaking News! Prabowo Akan Lantik Pejabat Sore Ini, Reshuffle Kabinet Merah Putih?
- 1
- 2
- »
下一篇:DPR Masih Ributkan Definisi 'Terorisme'
相关文章:
- Jadi Incaran! 10 UMP Tertinggi 2025 untuk Fresh Graduate, Jakarta dan Papua Pegunungan Teratas
- Mengapa Colokan Listrik Tiap Negara Beda?
- List Universitas LPDP 2024 di Dalam Negeri untuk S2 dan S3
- FOTO: Tradisi Memasak Nasi Pongal di India dan Sri Lanka
- Menteri Maruarar: Prabowo Ingin Lahan Korupsi Dijadikan Rumah MBR Bagi PKL hingga Tukang Bakso
- 15 Tahun Tanpa Aturan, Adian Desak Negara Lindungi Driver Ojol
- Anjlok 93,99 Persen, Laba Emiten Plastik Milik Aguan (PDPP) Sisa Rp495,11 Juta di Kuartal I 2025
- Mendagri: Pemungutan Suara Ulang Diusahakan Tidak dari APBN
- BKKBN Temukan Kasus Stunting saat Makan Bergizi Gratis di Ciracas
- Bupati Purbalingga Siap Tampung Novi, Vokalis Sukatani yang Dipecat dari Sekolah
相关推荐:
- Guru Mau Cetak SKP di Akses e
- Badan Bahasa Pastikan Pantun Tetap Hidup dan Relevan di Era Perubahan
- Gandeng UMKM Risol Margo, Mamayo Jadi Sorotan di SIAL InterFood 2023
- Pengamat Minta KPK Setop Goreng Isu Formula E: Berbulan
- 110 Juta Orang Bergerak Selama Perjalanan Libur Nataru, Pengendara Wajib Utamakan Keselamatan
- Dongkrak Potensi Industri Hijau dan Hilirisasi Nikel, Kemenperin Jalin Kerjasama dengan UNIDO
- BNI dan Kemenkop UKM Kolaborasi Perkuat Holding UMKM Digital
- Nasib Retreat Kepala Daerah Tanpa Gubernur
- Terbukti Tembak Siswa SMK, Aipda Robig Dipecat Tidak Hormat!
- Mengapa Colokan Listrik Tiap Negara Beda?
- Produksi Migas PHE Tumbuh Rata
- 10 Pungutan Baru yang Berpotensi Berlaku Mulai 2025, Ini Daftarnya
- Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pakaian Kerja Pegawai, Berikut Isinya
- PK Entertainment dan TEM Presents Sukses Gelar Konser Perdana BABYMONSTER di Indonesia
- Tarif Tol Tak Ada Diskon Jelang Nataru 2024/2025, Begini Dalil Jasa Marga
- Usai Diperiksa KPK, Yasonna Laoly Ditanya Soal Fatwa MA
- Warga Dukung Polisi Usut Tuntas Korupsi Libatkan Mantan Wali Kota Depok
- Polda Kaltim Tetapkan Kapten Kapal MV Ever Judger Tersangka Tumpahan Minyak
- Agung Laksono Tak Masalah Dilaporkan JK Terkait Kisruh PMI: Bukan Perkara Kriminal
- Novanto Divonis 15 Tahun, ICW Anggap Masih Kurang